EFISIENSI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2009
OLEH
SUTRISNO
A1A1 11 040
A. Pendahuluan
Pemerintah pusat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak krisis ekonomi, seperti program IDT, P3DT, JPS, P2MPD dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sebagai cikal bakal PNPM Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri berada di bawah binaan Direkrorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negri. Progaram ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia.
Melalui program PNPM Mandiri dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan perwujudan dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk Pengembangan Daerah Tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri di perluas dengan melibatkan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekiternya.
Seluruh proses kegiatan PNPM Mandiri pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu : 1) memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab, 2) mmenyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, 2007 : 1).
Salah satu perhatian dari PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini mencakup aspek yang cukup luas salah satunya adalah di bidang ekonomi, karena masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang sifatnya makro dan mikro yang di guanakan sebagai barometer atau tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian nasional terutama saat-saat krisis seperti sekarang ini (Kompas, 2 Januari 2009 : 13).
Kecamatan Tirawuta Kabupaten kolaka merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan PNPM Mandiri. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan antara lain pembanguan infrastruktur / sarana dan prasarana untuk kegiatan perekonomian masyarakat serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dengan dana fisik mencapai Rp 1.000.000.000,-. Dana bantuan pemerintah tersebut di harapakan telah di kelola dan di gunakan dengan benar oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di masing-masing desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan penggunaannya, sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tirawuta, karena pengalaman mengajarkan bahwa selama ini program / bantuan dari pemerintah yang masuk di Kecamatan Tirawuta cenderung masih kurang efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaannya yang di sebabkan oleh masih belum hilangnya penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di tengah-tengah masyarakat, adanya pembangunan infrastruktur yang sebenarnya kurang penting atau kurang prioritas bagi masyarakat setempat, terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang meyebabkan tidak efisiennya suatu program / kegiatan.
B. Tinjauan Pustaka
1. Konsep Efisiensi Penggunaan Dana
Ditengah-tengah persaingan yang cukup ketat di bidang industri perusahaan di tuntut untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini berarti perusahaan di tuntut untuk dapat bekerja seefisien mungkin. Efisiensi merupakan tolak ukur yang di gunakan untuk berbagai kegiatan. Handoko (1991:7) mengatakan bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Secara lebih spesifik, sistem perekonomian bias di katakana efisien bila tidak satupun barang tambahan yang bisa di produksi tanpa mempengaruhi produksi barang lain. (Samuelson dalam Hendar dan Kusnadi, 2002 : 47). Kemudian dalam penjelasan teori produksi ekonomi mikro klasik juga di perkenalkan efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi minimum. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dangan keuntungan maksimum (Soekartawi, 2004 : 27). Sedangkan menurut Boediono (2001 : 88), efisiensi harus di artikan secara luas yaitu sebagai keadaan di mana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Selanjutnya dalam hal pengukuran efisiensi, Ernesco V. Santos dalam Hendar dan Kusnadi (2002 : 49), menyatakan bahwa agar ukuran efisiensi tersebut efektif, peranan kontrol sangat besar. Bila tidak dapat di lakukan, maka akan sulit mengukur efisiensinya. Sedangkan James A.F Stoner dan R Edwan Freeman (1997 : 6) mengemukakan pendapat ahli management Peter Druckerdalam “management” yang menyatakan bahwa efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing thing right). Menurut Ibnu Syam (1983 : 2) efisiensi dapat di definisikan sebagai ratio antara out put dan in put yang lebih tinggi di banding in put yang di gunakan. Dalam perusahaan, usaha untuk meningkatakan efisiensi umumnya di hubungkan dengan biaya yang paling kecil untuk memperoleh hasil tertentu, atau biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang banyak.
Secara umum ada tiga keputusan penting yang senantiasa perlu di ambil oleh setiap perusahaan dalam menganalisa efisiensi penggunaan dananya. Ketiga keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Keputusan investasi yaitu keputusan yang menyangkut penggunaan dana yang di miliki perusahaan.
2. Keputusan pendanaan atau pembayaran yaitu keputusan tentang sumber dana yang di miliki perusahaan.
3. Keputusan operasional yaitu keputusan mengenai produk apa yang akan di jual dan bagaimana menjualnya agar memperoleh laba (Handoko, 1997 : 10).
Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan efisiensi penggunaan dana adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan biaya tertentu dengan hasil tetentu pula.
2. Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri di laksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan, pendampingan dann pendanaan stimulant ntuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (Tim Penguji PNPM Mandiri :11).
Konsep pembedayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996 : 15 ), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Lebih lanjut di katakan bahwa pemberdayaan harus di tujukan pada kelompok atau lapaisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999 : 19), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan mayarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling tekait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihsk yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998 : 80) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya upaya tersebut di ikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini di perlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makain berdaya (Kartasasmita, 1996 :75).
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan induvidu anggota masyaraakat, tetepi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM Mandri.
3. Gambaran Umum PNPM Mandiri
a. PNPM Mandiri Pedesaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM Pedesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang di gunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah di laksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri di kukuhkan secara resmi oleah presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di kota palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat di katakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaanya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat / kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang di alokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokaasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.
b. Prinsip Pokok PNPM Mandiri Pedesaan
PNPM Mandiri Pedesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SIKOMPAK, terdiri dari :
a. Transparasi dan Akuntabilitas
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat di laksanakan secara terbuka di pertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
b. Desentralisasi
Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan di limpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
c. Keberpihakan pada Orang / Masyarakat Miskin
Semua kegiatan yang di laksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
d. Otonomi
Masyarakat di beri kewenangan secara mandiri untuk berpatisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
e. Partisipasi / Pelibatan Masyarakat
Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
f. Prioritas Usulan
Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan rkemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, denganmendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
g. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
h. Kolaborasi
Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di dorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
i. Keberlanjutan
Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapijuga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkunga.
Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang menceminkan prinsip-prinsip program dalam arti harfiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui SIKOMPAK ini di harapkan kemandirian desa terwujud.
c. Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Pedesaan
Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa term miskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri pedesaan di nikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Jumlah tersebut termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri pedesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekontruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strtegi Pembangunan Kampung (PNPM-P2SPP), dan lain-lain. Pada 201 M0, berdasarkan ancar-ancar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang di keluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri.
d. Cara Kerja PNPM Mandiri Pedesaan
PNPM Mandiri pedesaan di laksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut :
a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program
Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan / memanfaatkan media / saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.
b. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah tangga Miskin (RTM) dan pemetaan sosial
Masyarakat di ajak untuk bersama-sama menentukan criteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin / sangat miskin (RTM). Masyarakat juga di fasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi / situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling di butuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
c. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan
Masyarakat memilih Fasilitor Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan.KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan umasing, untuk menggagas masa depan desa. PNPM Mandiri pedesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi / membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
d. Seleksi / Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan
Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan di danai. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan di danai, di ambil dalam forum musyawarah antar desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang di hadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list).
e. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka
Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang di usulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitor Teknis PNPM Mandiri Pedesaan akan mendampingi TPK dalam mendesain sarana / prasarana (bila usulan yang di danai berupa pembangunan infrastruktur pedesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi.
f. Akuntabilitas dan Laporan Pengembangan
Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, di mana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).
e. Penyaluran dan Pencairan Dana
PNPM Mandiri pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang di salurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangu sarana / prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidiakan. Dalam pelaksanaanny, penngalokasian dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan di lakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil di lakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini di sesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Melihat PNPM Mandiri pedesaan yang di targetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan Negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri pedesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar ASdalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai negara atau lembaga penyandang dana.
f. Hasil PNPM Pedesaan
1. Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru
Hari Orang Kerja (HOK) 62,5 juta di himpun melalui pekerjaan jangka pendek, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat pedesaan dengan imbalan sesuai dengan harga setempat. Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil / rumah tangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dan berpatisipasi dalam kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan.
2. Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga pedesaan-hasil studi di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Pedesaan menunjukan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar di banding kecamatan non-program. Selanjutnya, semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga pedesaan.
3. Sasaran program yang berpihak pada orang miskin dan kesetaraan gender
Berdasarkan berbagai studi, dampak sosial dan ekonomi, PNPM Mandiri Pedesaan terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada kecamatan termiskin di Indonesia, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin.
4. Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, pembentukan model perencanaan dan pembiyaan partisipatif. Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri pedesaan terus meningkat, berkisar antara 31-46%. Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi PPK kini menyatakan talah memiliki kemampuan berorganisasi dan kapasitas diri berkat peningkatan kapasitas yang menyertai pelaksanaa PPK. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PPK memilih kinerja yang baik dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang.
5. Rendahnya tingkat korupsi-Audit independen terhadap PPK yang di laksanakan oleh Moors Rowland menemukan penyimpangan proyek desa ini kurang dari 1% dari total dana yang telah di salurkan.
6. Meningkatkan akses ke pasar, puast kota, fasilits pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri Pedesaan (melalui PPK dan PNPM-PPK) telah mendanai lebih dari 171.466 kegiatan sarana /prasarana pedesaan di lokasi program di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar investasi PNPM Mandiri Pedesaan melalui PPK dan PNPM-PPK :
a. 32.572 jalan di bangun atau di tingkatkan.
b. 8.755 jembatan di bangun atau di rekontruksi.
c. 10.510 sistem irigasi di bangun.
d. 9.940 unit sarana air bersih dan 4.589 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di bangun.
e. Untuk pendidikan, telah di bangun dan di renovasi sebanyak 6.411 sekolah yang terdiri dari peyediaan alat dan materi penunjang belajar mengajar, di berikan lebih dari 117.270 beasiswa pendidkan untuk perorangan, dan mendanai 3.336 jenis kegiatan di bidang pendidikan lainnya.
7. Tingginya tingkat pengembalian investasi
Menurut evaluasi ekonomi indenpenden, bobot pengembalian investasi PNPM Mandiri Pedesaan berkisar antara 39-68%. Keuntungan yang paling di rasakan adalah terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang di bangun oleh PNPM Mandiri Pedesaan atau kapasitas produksi yang terbatas akhirnya dapat di salurkan ke pasar lokal.
8. Penghematan biaya dalam jumlah signifikan
Prasarana desa yang telah di bangun melalui metode PNPM Mandiri Pedesaan sangat hemat dalam pembiayaan. Berdasarkan studi konsultan independen di ketahui, 94% prasarana yang di bangun di nilai berkualitas baik dan sangat baik secara teknis.
C. Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di laksanakan dari tanggal 20 sampai 28 Januari 2011 di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka, dengan pertimbangan bahwa dana PNPM Mandiri terbatas, sehingga di perlukan pengelolaan yang baik.
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarsakat yang terlubat dalam kegiatan PNPM Mandiri atau pemanfaat dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumentasi UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tirawuta dan TPK masing-masing desa penerima, berupa laporan penggunaan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009.
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Tirawuta dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masing-masing desa.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat setampat, sedangkan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat iaporan-laporan UPK dan TPK yang telah di dokumentasikan.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu memberikan penjelasan-penjelasan atas data yang di kumpulkan dari lokasi penelitian mengenai efisiensi penggunaan dana bantuan pemerintah melalui PNPM Mandiri di Kecamatan Tirawuta dengan indikator atau target pencapaian efisiensi sebagai berikut :
1. Untuk kegiatan prasarana = 100% selesai pekerjaan atau program.
2. Untuk kegiatan SPP = 80-100% pengembalian SPP (Tim Penguji PNPM Mandiri,2007:20).
5. Definisi Operasional
1. Efisiensi penggunaan dana yang di maksud dalam penelitian ini adalah perbandingan antara hasil pekerjaan dengan besrnya dana PNPM Mandiri yang di terima Kecamatan Tirawuta.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang di maksud dalam penelitian ini adalah program atau perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Tirawuta.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
a. Gambaran Umum Kecamatan Tirawuta
a. Sejarah Singkat Kecamatan Tirawuta
Kecamatan Tirawuta merupakan salah satu kecamatan di wilayah timur Kabupaten Kolaka yang terletak pada 60 km dari Ibukota Kabupaten dan 130 km dari Ibukota Provinsi. Kecamatan Tirawuta memiliki batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mowewe
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loea
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Onumbuta
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lalolae
Sejak berganti nama dari distrik menjadi kecamatan pada tahun 1950, Kecamatan Tirawuta telah di pimpin oleh 13 oramg camat. Adapun nama-nama yang pernah memimpin Kecamatan Tirawuta dapat di lihat pada table 4.1a di bawah ini :
Table 4.1a. Nama-nama Camat yang Pernah Memimpin Kecamatan Tirawuta
| No | Nama | Menjabat | |
| Dari Tahun | Sampai Tahun | ||
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | M. Nur Latamoro Andi Muharram Andi Bakri Kasim Jamaluddin Basnaval Abd. Muis Madanuang Bachtiar Latuanda Drs. Djibran Medoso Drs. Basir Syamsul Bahri Madjid, SH H. Syahrir Ahmad, SE Drs. Atim Bioko, MM Syakhrifin, S.sos | 1960 1970 1980 1982 1987 1990 1994 1997 2000 2002 2006 2009 Januari 2011 | 1970 1980 1982 1987 1990 1994 1997 2000 2002 2006 2009 Januari 2011 |
| Sekarang | |||
Sumber : Kantor Camat Tirawuta
Seiring dengan meningkatnya pemekaran wilayah pedesaan, maka Kecamatan Tirawuta sebelumnya terdiri dari 25 Desa/Kelurahan, saat ini tinggal 13 Desa/Kelurahan di mana 12 Desa/Kelurahan telah melebur menjadi 2 kecamatan yang baru, yaitu Kecamatan Lalolae yang definitif pada tahun 2007yang terdiri dari 5 Desa/Kelurahan dan Kecamatan Loea yang definitive pada tahun 2008 yang terdiri dari 7 Desa/Kelurahan.
b. Luas Wilayah Kecamatan Tirawuta
Luas wilayah Kecamatan Tirawuta adalah 226,21 Km² yang terbagi dalam 13 Desa/kelurahan. Perincian luas wilayag tersebut dapat di lihat pada tabel 4.1b di bawah ini.
Tabel 4.1b. Luas wilayah Keamatan Tirawuta yang terbagi dalam 13 Desa/Kelurahan
| No | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Km²) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. | Lalingato Simbune Poni-poniki Tirawuta Tasahae Rate-rate Orawa Woiha Tawainalu Tumbudadio Lara Loka Rook-roko | 16,5 17 32,80 14,13 18,64 15,50 12 24 15,24 14,5 13 17 16,3 |
| | Jumlah | 226,21 |
Sumber : Kantor Camat Tirawuta
Dari luas wilayah Kecamatan Tirawuta tersebut, seperduanya merupakan wilayah yang telah di manfaatkan sebagai wilayah pemukiman dan lahan pertanian penduduk sedangkan seperduanya lagi masih hutan belukar yang bersifat hutan lindung di bawah pengawasan UPTD Kehutanan Kecamatan Tirawuta.
c. Jumlah Penduduk Kecamatan Tirawuta
Hingga tahun 2010, penduduka Kecamatan Tirawuta berjumlah 12. 361 jiwa yang tersebar dalam 13 Desa/Kelurahan. Adapun perincian jumlah penduduk pada 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirawuta dapat di lihat pada tabel 4.1c di bawah ini.
Tabel 4.1c. Rincian Jimlah Penduduk pada 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirawuta
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk | |||
| L (Jiwa) | P (Jiwa) | KK (Jiwa) | KK Miskin (Jiwa | ||
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Lalingato Simbune Poni-poniki Tirawuta Tasahae Rate-rate Orawa Woiha Tawainalu Tumbudadio Lara Loka Rok-roko | 441 433 340 341 658 733 520 648 483 601 325 309 327 | 393 383 348 346 557 910 527 746 492 565 350 305 280 | 189 183 142 170 305 430 282 282 232 253 150 166 160 | 129 75 92 110 162 230 139 100 199 101 90 113 136 |
| | Jumlah | 6159 | 6202 | 2944 | 1575 |
| | Total | 12.361 | | | |
Sumber : Kantor Camat Tirawuta
d. Mata Pencaharian PendudukKecamatan Tirawuta
Mata pencaharian penduduk atau pekerjaan penduduk di Kecamatan Tirawuta, dapat di lihat pada table 4.1d berikut ini.
Tabel 4.1d. Mata Pencaharian Penduduk diKecamatan Tirawuta
| No | Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Presentase (%) |
| 1. 2. 3. 4. | Petani Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lain-lain Bukan Angkatan Kerja | 9889 865 371 1236 | 80 7 3 10 |
| | Jumlah | 12361 | 100% |
Sumber : Kantor Camat Tirawuta
Berdasarkan table 4.1d di atas, maka dapat di ketahui bahwa 9889 jiwa atau 80% penduduk Kecamatan Tirawuta menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yang terbagi menjadi 2 yaitu pertanian perkebunan 70% dengan komoditi andalannya kakao dan lada serta pertanian persawahan 10% dengan komoditi padi sawah, 865 jiwa atau 7% adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk TNI dan POLRI, 371 jiwa atau 3% terdiri dari pedagang, buruh dan tukang, sedangkan sisanya 1236 jiwa atau 10% merupakan penduduk bukan angkatan kerja, seperti anak sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, lanjut usia. Jumlah ini tersebar pada 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirawuta.
e. Agama dan Kepercayaan Penduduk Kecamatan Tirawuta
Agama dan Kepercayaan penduduk Kecamatan Tirawuta dapat di lihat pada table 4.1e di bawah ini.
Table 4.1e Agama/Kepercayaan Penduduk di Kecamatan Tirawuta
| No | Agama/Kepercayaan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Presentase(%) |
| 1 | Islam | 11125 | 90 |
| 2 | Hindu | 865 | 7 |
| 3 | Kristen Protestan | 247 | 2 |
| 4 | Kristen Katolik | 124 | 1 |
| | Jumlah | 12361 | 100% |
Sumber : Kantor Camat Tirawuta
Berdasarkan table 4.1e di atas, maka dapat di ketahui bahwa 1125 jiwa atau 90% penduduk Kecamatan Tirawuta memeluk agama Islam, 865 jiwa atau 7% memeluk agama Hindu, 247 atau 2% memeluk agama Kristen Protestan dan 124 atau 1% memeluk agama Kristen Katolik dan jumlah ini tersebar pada 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirawuta.
f. Suku/Ras Penduduk Kecamatan Tirawuta
Suku/ras penduduk Kecamatan Tirawuta, dapat di lihat pada table 4.1f di bawah ini.
Table 4.1f Suku/Ras Penduduk di Kecamatan Tirawuta
| No | Suku/Ras | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Presentase (%) |
| 1 | Tolaki | 9889 | 80 |
| 2 | Bugis | 865 | 7 |
| 3 | Bali | 742 | 6 |
| 4 | Jawa | 494 | 4 |
| 5 | Tator | 371 | 3 |
| | Jumlah | 12361 | 100% |
Sumber : Kantor Camat Tirawuta
Berdasarkan table 4.1f di atas, maka dapat di ketahui bahwa 9889 jiwa atau 80% penduduk Kecamatan Tirawuta adalah suku Tolaki (Mekongga), 865 jiwa atau 7% suku Bugis, di mana suku Bugis ini terdiri dari Bugis Bone dan Makassar, 742 jiwa atau 6% adalah suku Bali, 494 jiwa atau 4% suku Jawa dan sisanya 371 jiwa atau 3% adalah suku Tator. Jumlah ini tersebar pada 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirawuta.
b. Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui PNPM Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009
a. Desa Lalingato
Tahun anggaran 2009, Desa Lalingato melaksanakan kegiatan prasarana dalan hal ini Peningkatan Jalan Usaha Tani dengan jumlah dana yang di terima sebesar Rp 94.287.400,-. Adapun perincian dana dapat di lihat pada table 4.2a di bawah ini.
Table 4.2a. Penggunaan Dana Untuk Kegiatam Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 94.287.400,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 1.885.748,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 2.828.622,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 89.573.030 |
| | Jumlah | Rp 94.287.400,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Lalingato (Diolah)
b. Desa Simbune
Tahun anggaran 2009, Desa Simbune melaksanakan 2 kegiatan yaitu kegiatan prasarana (fisik) dalam hal ini peningkatan jalan usaha tani dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan besarnya dana yang di terima Rp 156.918.300,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut dapat di lihat table 4.2b di bawah ini.
Table 4.2b. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 133.760.500,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 2.675.500,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 4.012.815,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 127.072.800,- |
| | Jumlah | Rp 133.760.500,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Simbune (Diolah)
Table 4.2c. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 23.157.800,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 463.156,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 694.734,- |
| 3 | Penyaluran Dana Pinjaman SPP pada Kelompok Dasa Wism Mepokoaso | Rp 22.000.000,- |
| | Jumlah | Rp 23.157.800,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Simbune (Diolah)
c. Desa Poni-Poniki
Tahun anggaran 2009, Desa Pono-Poniki melaksanakan kegiatan prasarana (fisik) yaitu peningkatan Jalan Usaha Tani, dengan jumlah dana yang di terima sebesar Rp 70.171.400,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut, dapat di lihat pada table 4.2d di bawah ini.
Table 4.2d. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 70.171.400,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 1.403.428,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 2.105.142,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 66.662.830,- |
| | Jumlah | Rp 70.171.400,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Poni-Poniki (Diolah)
d. Desa Tasahae
Tahun anggaran 2009, Desa Tasahae melaksanakan kegiatan prasarana (fisik) yaitu pengerasan jalan usaha tani dengan jumlah dana yang di terima sebesar Rp 90.469.700,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut dapat di lihat pada table 4.2e di bawah ini.
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 90.469.700,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 1.809.394,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 2.714.091,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 85.946.215,- |
| | Jumlah | Rp 90.946.700,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Tasahae (Diolah)
e. Desa Loka
Tahun anggaran 2009, Desa Loka melaksanakan 2 kegiatan yaitu kegiatan prasarana (fisik) dan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) dengan besarnya dana yang di terima sebesar Rp 83.778.600,-. Adapun perincian penggunaan dana dapat di lihat pada table 4.2f di bawah ini.
Tabel 4.2f. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 63.778.600,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 1.275.572,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 1.913.358,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 60.589.670,- |
| | Jumlah | Rp 63.778.600,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Loka (Diolah)
Tabel 4.2g. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan SPP
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 20.000.000,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 400.000,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 600.000,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 19.000.000,- |
| | Jumlah | Rp 20.000.000,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Loka (Diolah)
f. Desa Roko-Roko
Tahun anggaran 2009, Desa Roko-Roko melaksanakan kegiatan prasarana (fisik) yaitu pembuatan sumur bor dengan jumlah dana yang di terima sebesar Rp 103.300.700,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut dapat di lihat pada table 4.2h di bawah ini.
Table 4.2h. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 103.300.700,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 2.066.014,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 3.099.021,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 98.135.665,- |
| | Jumlah | Rp 103.300.700,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Roko-Roko (Diolah)
g. Desa Tawainalu
Tahun anggaran 2009, Desa Tawainalu melaksanakan kegiatan prasarana (fisik) yaitu pembangunan gedung posyandu, dengan jumlah dana yang di terima sebesar Rp 63.934.950,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut dapat di lihat pada table 4.2i di bawah ini.
Table 4.2i. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 63.934.950,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 278.699,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 1.918.048,5,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 60.738.202,- |
| | Jumlah | Rp 63.934.950,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Tawainalu (Diolah)
h. Desa Tumbudadio
Tahun anggaran 2009, Desa Tumbudadio melaksanakan 2 kegiatan yaitu kegiatan prasarana (fisik) dalam hal ini pembangunan Gedung TK dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan besarnya dana yang diterima sebesar Rp 186.613.050,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut dapat di lihat pada table 4.2j di bawah ini.
Table 4.2j. Penggunaan Dana Untuk Kegiatan Prasarana (Fisik)
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 151.876.250,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 3.037.525,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 4.556.287,5,- |
| 3 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | Rp 144.282.437,5,- |
| | Jumlah | Rp 151.876.250,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Tumbudadio (Diolah)
Table 4.2k. Penggunaan Dana untuk Kegiatan SPP
| No | Jenis Kegiatan | Besarnya Dana |
| | Terima Dana dari UPK | Rp 151.876.250,- |
| 1 | Biaya Operasional UPK 2% | Rp 3.037.525,- |
| 2 | Biaya Operasional TPK 3% | Rp 4.556.287,5,- |
| 3 | Penyaluran Dana pinjaman SPP Kelompok MT Al-Markas-Al-Islam | Rp 144.282.437,5,- |
| | Jumlah | Rp 151.876.250,- |
Sumber : TPK PNPM MP Desa Tumbudadio (Diolah)
2. Pembahasan
Jumlah dana PNPM Mandiri yang masuk di Kecamatan Tirawuta Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 846.496.100,- yang terdiri dari kegiatan prasarana Rp 733.002.200,-, kegiatan SPP Rp 74.000.000,- dan biaya operasional Rp 42.473.705,5 yang terdiri dari biaya operasional UPK sebesar 2% = Rp 16.989.482,- (untuk kegiatan prasarana Rp 23.147.385,5,- dan untuk kegiatan SPP Rp 1.557.892,-), biaya operasional TPK 8 desa penerima sebesar 3% = Rp 25.484.223,5 (untuk kegiatan prasarana Rp 23.147.385,5 dan untuk kegiatan SPP Rp 2.336.838,-). Dana tersebut di berikan pada 8 Desa/Kelurahan yang layak dari 13 Desa/Kelurahan. Dari penerimaan dana PNPM Mandiri tersebut dapat di lihat bahwa Desa Tumbbudadio adalah desa yang paling besar jumlah dana PNPM Mandiri tang di terima yaitu Rp 186.613.050,- menyusul Desa Simbune sebesar Rp 156.918.300,- kemudian Desa Roko-Roko yaitu sebesar Rp 103.300.700,-. Terkait kelayakan Desa/Kelurahan penerima dana PNPM Mandiri, ketiga desa tersebut menerima dana yang lebih besar daei Desa/Kelurahan lainnya karena pertimbangan jumlah penduduknya yang lebih banyak, usulan kegiatan (proposal) dari masing-masing TPK Desa/Kelurahan berbeda dan potensi serta sarana/prasarana masing-masing Desa/Kelurahan berbeda. Dana bantuan tersebut di gunakan untuk membiayai 2 jenis kegiatan yaitu kegiatan prasarana (fisik) dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dari 8 Desa/Kelurahan penerima dana PNPM Mandiri 3 Desa/Kelurahan melaksanakan 2 jenis kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatan SPP (Desa Simbune, Desa Loka dan Desa Tumbudadio). Sedangkan 5 Desa/Kelurahan lainnya hanya melaksanakan kegiatan prasarana (fisik) saja yaitu Desa Lalingato, Desa Poni-Poniki, Desa Tasahae, Desa Roko-Roko dan Desa Tawainalu.
1. Desa Lalingato
Jumlah dana yang di terima Rp 94.287.400,- untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani. Total dana tersebut di gunakan untuk membiayai peningkatan Jalan Usaha Tani yang meliputi :
a. Pekerjaan pengerasan jalan sepanjang 850 meter dengan jumlah dana yang di gunakan Rp 46.529.000,- (terlampir).
b. Pekerjaan deker plat sebabayak 5 unit dengan jumlah dana yang di gunakan Rp 39.413.600,- (terlampir).
c. Pekerjaan talut sepanjang 10 meter dengan jumlah dana yang di gunakan Rp 1.950.000,- (terlampir).
d. Pekerjaan galian parit sepanjang 850 meter dengan jumlah dana yang di gunakan Rp 1.680.000,- (terlampir).
2. Desa Simbune
Jumlah dana yang di terima Rp 156.918.300,- dengan 2 jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu kegiatan prasarana (fisik) dengan kegiatan simpan pinjam perempuan. Dana tersebut di gunakan untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani yang meliputi :
a. Pengerasan Jalan Usaha Tani sepanjang 1 km dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 48.062.000,- (terlampir).
b. Pembuatan deker plat sebanyak 3 unit dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 28.611.000,- (terlampir).
c. Pembuatan jembatan semi permanen sebanyak 1 unit dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 40.708.800,- (terlampir).
d. Penghamparan tasirtu sepanjang 1 km dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 9.691.000,- (terlampir).
Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana yang di siapkan sebesar Rp 23.157.800,-. Dana tersebut di gunakan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Dasa Wisma Mepokoaso, dengan 1 orang ketua Rp 3.000.000,-, 1 orang sekertaris Rp 3.000.000,-, 1 orang bendahara Rp 2.000.000,- (sesuai kebutuhan dan besarnya skala usahayang akan di jalankan) dengan bunga pinjaman 2% par bulan (tetap) selama 10 bulan dan kegiatan SPP tersebut sampai 100% pengembalian (terlampir).
3. Desa Poni-Poniki
Jumlah dana yang di terima Rp 70.171.400,- dengan jenis kegiatan yang di laksanakan peningkatan jalan usaha tani. Total dana tersebut di gunakan untuk membiayai Peningkatan Jalan Usaha Tani yang meliputi :
a. Pembuatan deker plat sebanyak 2 unit dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 12.468.000,- (terlampir).
b. Perbaikan jembatan semi permanen sebanyak 1 unit dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 41.756.250,- (terlampir).
c. Penghamparan Tasirtu sepanjang 1,3 km dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 41.756.250,- (terlampir).
4. Desa Tasahae
Jumlah dana yang di terima Rp 90.464.700,- dengan jenis kegiatan yang di laksanakan pengerasan jalan usaha tani. Dana tersebut di gunakan untuk membiayai pengerasan jalan usaha tani, yang meliputi :
a. Pembuatan deker plat sebanyak 7 unit dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 51.978.375,- (terlampir).
b. Penambahan ketebalan tanah timbuanan jalan/pengerasan jalan sepanjang 1 km dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 5.395.000,- (terlampir).
c. Penghamparan Tasirtu sepanjang 1 km dengan jumlah dana yang di gunakan sebesar Rp 28.573.125,- (terlampir).
5. Desa Loka
Jumlah dana yang di terima Rp 83.778.000,- dengan jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu pembangunan sarana/prasarana dengan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Total dana tersebut, du gunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang meliputi :
a. Pembuatan jembatan semi permanen sebanyak 1 unit dengan menggunakan dana sebesar Rp 55.319.800,- (terlampir).
b. Pekerjaan talud sepanjang 14 meter dengan menggunakan dana sebesar Rp5.270.000,- (terlampir).
Dana yang di alokasikan untuk kegiatan simpan pinjam perempuan sebesar Rp 20.000.000,-. Total dana tersebut di gunakan untuk membiayai simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok sebesar Rp 19.000.000,- yang di bagikan kepada masing-masing anggota kelompok sesuai kebutuhan dan skala usaha yang akan di jalankan, dengan bunga pinjaman 2% perbulan (tetap) selama 10 bulan dan kegiatan SPP tersebut lancar samapai 100% penyaluran dan pengembalian (terlampir).
6. Desa Roko-Roko
Jumlah dana yang di terima Rp 103.300.700,-dengan jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu pembuatan sumur bor. Total dana tersebut di gunakan membiayai pembuatan sumur bor, yang meliputi :
a. Pekerjaan hidran umum sebanyak 3 unit dengan menghabiskan dana sebesar Rp 3.503.250,- (terlampir).
b. Pekerjaan rumah dynamo sebanyak 3 unit dengan menghabiskan dana sebesar Rp 10.183.900,- (terlampir).
c. Pekerjaan tower sebanyak 3 unit dengan menghabiskan dana sebesar Rp 8.856.000,- (terlampir).
d. Pembuatan sumur bor sebanyak 3 unit dengan menghabiskan dana sebesar Rp 8.150.700,- (terlampir).
7. Desa Tawainalu
Jumlah dana yang di terima Rp 63.934.500,- dengan jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu pembangunan gedung posyandu. Dana ini dalam 3 tahap di gunakan untuk membiayai pembangunan gedung posyandu. Dana-dana tersebut sudah untuk termasuk upah tukang dan pekerjaan (HOK). Kegiatan prasarana (fisik) tersebut selesai 100%, sehingga saldo kas TPK Desa Tawainalu Tahun Anggaran 2009 nihil.
8. Desa Tumbudadio
Jumlah dana yang di terima Rp 186.613.050,- dengan jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu pembangunan gedung TK dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dana tersebut, di gunakan untuk membiayai kegiatan fisik yang meliputi :
a. Pembangunan gedung TK sebanyak 1 unit dengan menghabiskan dana sebesar Rp 136.488.500,- (terlampir).
b. Pembuatan pagar sepanjang 28 meter dengan menghabiskan dana sebesar Rp 7.794.050,- (terlampir).
Simpan pinjam perempuan dana yang di alokasikan sebesar Rp 34.737.800,- yang di terima dalam satu tahap. Dana ini di gunakan untuk membiayai kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) kelompok Majelis Taklim Al-Markas Al-Islam sebesar Rp 33.000.000,- yang di bagikan kepada masing-masing anggota kelompok sesuai kebutuhan dan besarnya skala usaha yang akan di jalankan, dengan bunga pinjaman 2% per bulan (tetap) selama 10 bulan dan kegiatan SPP tersebut lancar sampai 100% penyaluran dan pengembalian.
E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Secara umum penggunaan dana bantuan pemerintah melalui PNPM Mandiri di Kecamatam Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009, sudah efisien artinya mencapai target efisiensi, di mana :
1. Pada kegiatan prasarana, dari 8 Desa yang melaksanakan seluruhnya mencapai 100% pelaksanaan program/pekerjaan.
2. Pada kegiatan SPP, dari 3 Desa yang melaksanakan seluruhnya mencapai 80-100% pengambilan SPP, masing-masing :
a. Desa Simbune : 96,43%
b. Desa Loka : 83,42%
c. Desa Tumbudadio : 92%
2. Saran
Saran dari penulis selama melakukan penelitian adalah :
1. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan utamanya dalam menciptakan program-program yang langsung menyentuh dan mendidik masyarakat, dalam hal ini masyarakat miskin serta program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang membedakannya dengan proyek-proyek swasta pada umumnya seperti PNPM Mandiri ini agar angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Tirawuta benar-benar dapat di tanggulangi/di kurangi jumlahnya.
2. Kepada ujung tombak PNPM Mandiri di Kecamatan Tirawuta (UPK dan TPK) agar memperhatikan keberhasilan program (keuangan) dan keberhasilan administrasi sebab salah satunya gagal akan berakibat fatal terhadap keberlanjutan program pemerintah di Kecamatan Tirawuta.
3. Turut serta dan pengawasan program dari masyarakat Kecamatan Tirawuta sangat di harapkan guna mendukung keberhasilan program dan keberhasilan administrasi, sebab pada dasarnya PNPM Mandiri ini sifatnya pemberdayaan masyarakat bukan proyek atau tender.
Daftar Pustaka
Anonim. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
Boediono. 2001. Ekonomi Mikro. Yogyakarta : BPFE-UGM.
Hendar dan Kusnadi. 2002. Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinngi. Jakarta : BPFE-UI.
Kompas. 2009. UKM Menyelamatkan Perekonomian Saat Krisis. Edisi 2 Januari 2009 : Jakarta.
Soekanto, Soejono. 1990. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : ZR. Lestiaza.
Soekertawi. 2004. Teori Ekonomi Produksi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Thoha, Miftah. 1985. Prilaku Organisasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Tim Penguji PNPM Mandiri. 2007. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
WJS, Poerwodarminta. 1986. Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
