Tugas Bahasa Indonesia
EFISIENSI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2009
OLEH
SUTRISNO
A1A1 11 040
PROGRAM STUDI EKONOMI KOPERASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya pulalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebagaimana mestinya.
Penulisan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk mejadi acuan/referensi dalam menyelesaikan masalah efisiensi penggunaan dana bantuan pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009. Dalam upaya penyelesaian karya ilmiah ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis hadapi baik dari segi waktu, pikiran, tenaga, maupun finansial, tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap ikhtiar yang baik harus dibarengi dengan kerja keras serta diiringi dengan doa yang tulus sehingga kesulitan dapat diatasi.Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya karya ilmiah ini berkat adanya kerja sama, dorongan serta bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun dalam bentuk materiil, sejak perencanaan sampai tersusunnya karya ilmiah yang nyata. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Demikian penulis sampaikan semoga semua bantuan yang di berikan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Karya ilmiah ini merupakan usaha maksimal dari penulis yang mungkin adanya keterbatasan dan kekurangannya. Oleh karena kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat di harapakan demi perbaikan dan penyempurnaannya ke depan.
Kendari, Juni 2012
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………i
KATA PENGANTAR………………………………………………………..ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………….iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………….………1
B. Rumusan Masalah…………………………………………….……..2
C. Tujuan Penelitian……………………………………………….…….3
D. Manfaat Penelitian……………………………………………………3
BAB II PEMBAHASAN
A. Konsep Efisiensi Penggunaan Dana…………………………………4
B. Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.................................................................................................5
C. Gambaran Umum PNPM Mandiri……………………………….…..6
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………………….14
B. Saran…………………………………………………………………14
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah pusat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak krisis ekonomi, seperti program IDT, P3DT, JPS, P2MPD dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sebagai cikal bakal PNPM Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri berada di bawah binaan Direkrorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negri. Progaram ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia.
Melalui program PNPM Mandiri dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan perwujudan dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk Pengembangan Daerah Tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri di perluas dengan melibatkan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekiternya.
Seluruh proses kegiatan PNPM Mandiri pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu : 1) memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab, 2) mmenyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, 2007 : 1).
Salah satu perhatian dari PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini mencakup aspek yang cukup luas salah satunya adalah di bidang ekonomi, karena masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang sifatnya makro dan mikro yang di guanakan sebagai barometer atau tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian nasional terutama saat-saat krisis seperti sekarang ini (Kompas, 2 Januari 2009 : 13).
Kecamatan Tirawuta Kabupaten kolaka merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan PNPM Mandiri. Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan antara lain pembanguan infrastruktur / sarana dan prasarana untuk kegiatan perekonomian masyarakat serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dengan dana fisik mencapai Rp 1.000.000.000,-. Dana bantuan pemerintah tersebut di harapakan telah di kelola dan di gunakan dengan benar oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di masing-masing desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan penggunaannya, sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tirawuta, karena pengalaman mengajarkan bahwa selama ini program / bantuan dari pemerintah yang masuk di Kecamatan Tirawuta cenderung masih kurang efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaannya yang di sebabkan oleh masih belum hilangnya penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di tengah-tengah masyarakat, adanya pembangunan infrastruktur yang sebenarnya kurang penting atau kurang prioritas bagi masyarakat setempat, terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang meyebabkan tidak efisiennya suatu program / kegiatan.
B. Rumusan Masalah
Masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang bias di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009.
2. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009.
3. Sebagai bahan informasi mengenai Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2009.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Konsep Efisiensi Penggunaan Dana
Ditengah-tengah persaingan yang cukup ketat di bidang industri perusahaan di tuntut untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini berarti perusahaan di tuntut untuk dapat bekerja seefisien mungkin. Efisiensi merupakan tolak ukur yang di gunakan untuk berbagai kegiatan. Handoko (1991:7) mengatakan bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Secara lebih spesifik, sistem perekonomian bias di katakana efisien bila tidak satupun barang tambahan yang bisa di produksi tanpa mempengaruhi produksi barang lain. (Samuelson dalam Hendar dan Kusnadi, 2002 : 47). Kemudian dalam penjelasan teori produksi ekonomi mikro klasik juga di perkenalkan efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi minimum. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dangan keuntungan maksimum (Soekartawi, 2004 : 27). Sedangkan menurut Boediono (2001 : 88), efisiensi harus di artikan secara luas yaitu sebagai keadaan di mana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Selanjutnya dalam hal pengukuran efisiensi, Ernesco V. Santos dalam Hendar dan Kusnadi (2002 : 49), menyatakan bahwa agar ukuran efisiensi tersebut efektif, peranan kontrol sangat besar. Bila tidak dapat di lakukan, maka akan sulit mengukur efisiensinya. Sedangkan James A.F Stoner dan R Edwan Freeman (1997 : 6) mengemukakan pendapat ahli management Peter Druckerdalam “management” yang menyatakan bahwa efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing thing right). Menurut Ibnu Syam (1983 : 2) efisiensi dapat di definisikan sebagai ratio antara out put dan in put yang lebih tinggi di banding in put yang di gunakan. Dalam perusahaan, usaha untuk meningkatakan efisiensi umumnya di hubungkan dengan biaya yang paling kecil untuk memperoleh hasil tertentu, atau biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang banyak.
Secara umum ada tiga keputusan penting yang senantiasa perlu di ambil oleh setiap perusahaan dalam menganalisa efisiensi penggunaan dananya. Ketiga keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Keputusan investasi yaitu keputusan yang menyangkut penggunaan dana yang di miliki perusahaan.
2. Keputusan pendanaan atau pembayaran yaitu keputusan tentang sumber dana yang di miliki perusahaan.
3. Keputusan operasional yaitu keputusan mengenai produk apa yang akan di jual dan bagaimana menjualnya agar memperoleh laba (Handoko, 1997 : 10).
Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan efisiensi penggunaan dana adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan biaya tertentu dengan hasil tetentu pula.
B. Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri di laksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan, pendampingan dann pendanaan stimulant ntuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (Tim Penguji PNPM Mandiri :11).
Konsep pembedayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996 : 15 ), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Lebih lanjut di katakan bahwa pemberdayaan harus di tujukan pada kelompok atau lapaisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999 : 19), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan mayarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling tekait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihsk yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998 : 80) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya upaya tersebut di ikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini di perlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makain berdaya (Kartasasmita, 1996 :75).
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan induvidu anggota masyaraakat, tetepi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM Mandri.
C. Gambaran Umum PNPM Mandiri
1. PNPM Mandiri Pedesaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM Pedesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang di gunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah di laksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri di kukuhkan secara resmi oleah presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di kota palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat di katakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaanya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat / kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang di alokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokaasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.
2. Prinsip Pokok PNPM Mandiri Pedesaan
PNPM Mandiri Pedesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SIKOMPAK, terdiri dari :
a. Transparasi dan Akuntabilitas
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat di laksanakan secara terbuka di pertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
b. Desentralisasi
Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan di limpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
c. Keberpihakan pada Orang / Masyarakat Miskin
Semua kegiatan yang di laksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
d. Otonomi
Masyarakat di beri kewenangan secara mandiri untuk berpatisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
e. Partisipasi / Pelibatan Masyarakat
Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
f. Prioritas Usulan
Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan rkemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, denganmendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
g. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
h. Kolaborasi
Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di dorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
i. Keberlanjutan
Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapijuga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkunga.
Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang menceminkan prinsip-prinsip program dalam arti harfiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui SIKOMPAK ini di harapkan kemandirian desa terwujud.
3. Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Pedesaan
Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa term miskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri pedesaan di nikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Jumlah tersebut termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri pedesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekontruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strtegi Pembangunan Kampung (PNPM-P2SPP), dan lain-lain. Pada 201 M0, berdasarkan ancar-ancar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang di keluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri.
4. Cara Kerja PNPM Mandiri Pedesaan
PNPM Mandiri pedesaan di laksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut :
a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program
Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan / memanfaatkan media / saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.
b. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah tangga Miskin (RTM) dan pemetaan sosial
Masyarakat di ajak untuk bersama-sama menentukan criteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin / sangat miskin (RTM). Masyarakat juga di fasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi / situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling di butuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
c. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan
Masyarakat memilih Fasilitor Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan.KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan umasing, untuk menggagas masa depan desa. PNPM Mandiri pedesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi / membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
d. Seleksi / Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan
Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan di danai. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan di danai, di ambil dalam forum musyawarah antar desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang di hadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list).
e. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka
Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang di usulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitor Teknis PNPM Mandiri Pedesaan akan mendampingi TPK dalam mendesain sarana / prasarana (bila usulan yang di danai berupa pembangunan infrastruktur pedesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi.
f. Akuntabilitas dan Laporan Pengembangan
Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, di mana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).
5. Penyaluran dan Pencairan Dana
PNPM Mandiri pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang di salurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangu sarana / prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidiakan. Dalam pelaksanaanny, penngalokasian dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan di lakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil di lakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini di sesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Melihat PNPM Mandiri pedesaan yang di targetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan Negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri pedesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar ASdalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai negara atau lembaga penyandang dana.
6. Hasil PNPM Pedesaan
1. Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru
Hari Orang Kerja (HOK) 62,5 juta di himpun melalui pekerjaan jangka pendek, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat pedesaan dengan imbalan sesuai dengan harga setempat. Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil / rumah tangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dan berpatisipasi dalam kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan.
2. Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga pedesaan-hasil studi di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Pedesaan menunjukan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar di banding kecamatan non-program. Selanjutnya, semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga pedesaan.
3. Sasaran program yang berpihak pada orang miskin dan kesetaraan gender
Berdasarkan berbagai studi, dampak sosial dan ekonomi, PNPM Mandiri Pedesaan terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada kecamatan termiskin di Indonesia, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin.
4. Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, pembentukan model perencanaan dan pembiyaan partisipatif. Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri pedesaan terus meningkat, berkisar antara 31-46%. Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi PPK kini menyatakan talah memiliki kemampuan berorganisasi dan kapasitas diri berkat peningkatan kapasitas yang menyertai pelaksanaa PPK. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PPK memilih kinerja yang baik dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang.
5. Rendahnya tingkat korupsi-Audit independen terhadap PPK yang di laksanakan oleh Moors Rowland menemukan penyimpangan proyek desa ini kurang dari 1% dari total dana yang telah di salurkan.
6. Meningkatkan akses ke pasar, puast kota, fasilits pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri Pedesaan (melalui PPK dan PNPM-PPK) telah mendanai lebih dari 171.466 kegiatan sarana /prasarana pedesaan di lokasi program di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar investasi PNPM Mandiri Pedesaan melalui PPK dan PNPM-PPK :
a. 32.572 jalan di bangun atau di tingkatkan.
b. 8.755 jembatan di bangun atau di rekontruksi.
c. 10.510 sistem irigasi di bangun.
d. 9.940 unit sarana air bersih dan 4.589 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di bangun.
e. Untuk pendidikan, telah di bangun dan di renovasi sebanyak 6.411 sekolah yang terdiri dari peyediaan alat dan materi penunjang belajar mengajar, di berikan lebih dari 117.270 beasiswa pendidkan untuk perorangan, dan mendanai 3.336 jenis kegiatan di bidang pendidikan lainnya.
7. Tingginya tingkat pengembalian investasi
Menurut evaluasi ekonomi indenpenden, bobot pengembalian investasi PNPM Mandiri Pedesaan berkisar antara 39-68%. Keuntungan yang paling di rasakan adalah terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang di bangun oleh PNPM Mandiri Pedesaan atau kapasitas produksi yang terbatas akhirnya dapat di salurkan ke pasar lokal.
8. Penghematan biaya dalam jumlah signifikan
Prasarana desa yang telah di bangun melalui metode PNPM Mandiri Pedesaan sangat hemat dalam pembiayaan. Berdasarkan studi konsultan independen di ketahui, 94% prasarana yang di bangun di nilai berkualitas baik dan sangat baik secara teknis.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa :
1. Efisiensi penggunaan dana merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan biaya tertentu dengan hasil tertentu pula.
2. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan induvidu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatamya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM Mandiri.
3. Gambaran umum PNPM Mandiri dalam wilayah pedesaan meliputi :
a. PNPM Mandiri Pedesaan
b. Prinsip pokok PNPM Mandiri Pedesaan
c. Cakupan wilayah PNPM Mandiri Pedesaan
d. Cara kerja PNPM Mandiri Pedesaan
e. Penyaluran dan pencairan dana
f. Hasil PNPM Mandiri pedesaan
4. Secara umum PNPM Mandiri bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat-masyarakat desa seperti yang di lakukan di Kecamatam Tirawuta yang di dalamnya terdiri dari 8 Desa, program ini untuk merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta pelaksanaan program atau pekerjaan.
B. Saran
Saran dari penulis selama melakukan penelitian adalah :
1. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan utamanya dalam menciptakan program-program yang langsung menyentuh dan mendidik masyarakat, dalam hal ini masyarakat miskin serta program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang membedakannya dengan proyek-proyek swasta pada umumnya seperti PNPM Mandiri ini agar angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Tirawuta benar-benar dapat di tanggulangi/di kurangi jumlahnya.
2. Kepada ujung tombak PNPM Mandiri di Kecamatan Tirawuta (UPK dan TPK) agar memperhatikan keberhasilan program (keuangan) dan keberhasilan administrasi sebab salah satunya gagal akan berakibat fatal terhadap keberlanjutan program pemerintah di Kecamatan Tirawuta.
3. Turut serta dan pengawasan program dari masyarakat Kecamatan Tirawuta sangat di harapkan guna mendukung keberhasilan program dan keberhasilan administrasi, sebab pada dasarnya PNPM Mandiri ini sifatnya pemberdayaan masyarakat bukan proyek atau tender.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
Boediono. 2001. Ekonomi Mikro. Yogyakarta : BPFE-UGM.
Hendar dan Kusnadi. 2002. Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinngi. Jakarta : BPFE-UI.
Kompas. 2009. UKM Menyelamatkan Perekonomian Saat Krisis. Edisi 2 Januari 2009 : Jakarta.
Soekanto, Soejono. 1990. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : ZR. Lestiaza.
Soekertawi. 2004. Teori Ekonomi Produksi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Thoha, Miftah. 1985. Prilaku Organisasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Tim Penguji PNPM Mandiri. 2007. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
WJS, Poerwodarminta. 1986. Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
